Dimensi - Dimensi Dalam Administrasi Publik

Kelompok 8 Administrasi Publik 1D

Aulia Zahro Nuraster      (1228010038)

Auliya Latifah                  (1228010039)

Azfa Huwaiza Yuniardi  (1228010041)

Ira Ariani Aisyah             (1228010098)


Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik

Perkembangan studi Ilmu Administrasi telah mangalami kepesatan yang relatif tinggi dan maju bila dibandingkan dengan cabang ilmu sosial lainnya yang mendahuluinya. Perkembangan studi Administrasi ditandai dengan adanya berbagai spesialisasi bidang kajian dan bahkan beberapa kajian diantaranya telah berkembang menjadi satu domain studi atau disiplin ilmu. Dimensi - Dimensi Administrasi  bisa diartikan sebagai domain dalam studi yang menjadi objek telaahan dalam lingkup administrasi.  (Silalahi, Ulbert, 2017, Studi tentang Ilmu Administrasi,Percetakan Sinar Baru Algensindo Bandung).

Disusun oleh : Azfa Huwaiza (1228010041)

Menurut pendapat Miftah Thoha (1983), mengemukakkan adanya delapam unsur-unsur administrasi yaitu : 

  1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan kerjasama 
  2. Manajemen,yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja
  3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan pemikiran dari satu orang ke orang lainnya dalam rangka kerjasama
  4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai yang diperlukan.
  5. Keuangan, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban dari segi keuangan
  6. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja
  7. Tatausaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan
  8. Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan dan dukungan dari masyarakat terhadap usaha kerjasama

 ( Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia)

   Shafritz dan Russell (1997) mengemukakan cakupan administrasi publik dengan lebih detail melalui berbagai unsur-unsur, seperti: 

  1. Lingkungan politik dan budaya
  2. Penerapan lanjutan Reinventing Government atau konsep mewirausahakan birokrasi yang pertama kali dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Goverment: How the Enterpreneuarial Spirit is Transfroming the Public Sector. Menurut Osborne dan Gaebler, konsep ini adalah mentrasnformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik sebagai bentuk saran dalam pemecahan masalah dalam pemerintahan.
  3. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
  4. Perilaku organiasi
  5. Manajerialisme dan manajemen kinerja
  6. Manajemen strategis sektor publik
  7. Kepemimpinan dan akuntabilitas
  8. Manajemen personalia dan hubungan kerja
  9. Keadilan sosial
  10. Manajemen keuangan
  11. Auditing (  Menurut Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan yang dibuat manajemen (asersi) tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan), akunting dan evaluasi. 
  12. Penghargaan dan etika. 
Disusun oleh: Aulia Latifah (1228010039)

Nicholas Henry dalam Keban (2008) menjelaskan cakupan dari administrasi publik yang meliputi: (1) organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi; (2) manajemen publik, berkenaan dengan sistem, evaluasi, anggaran dan manajemen sumber daya manusia; dan (3) implementasi, berkenaan dengan kebijakan publik, privatisasi, hubungan antar pemerintah dan etika birokrasi. (  Pramesti, Maya Wulan," Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam", Jurnal Politea Vol. 1 No.2, 2018: 39-41 )

Menurut Keban didalam bukunya, beliau menyederhanakan cakupan administrasi publik yantg sangat luas dalam  6 (enam) dimensi strategis administrasi publik, dimana masing-masing dimensi sangat menentukan dalam pencapaian tujuan (Keban, 2008). Bahkan apabila satu unsur tidak berfungsi dengan baik maka akan mengganggu unsur-unsur lainnya. ( Pramesti, Maya Wulan," Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam", Jurnal Politea Vol. 1 No.2, 2018: 39-41 )

Dimensi-dimensi yang dimaksud Keban dalam bukunya adalah sebagai berikut :

 a. Dimensi Kebijakan

Shafritz dan Russell mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a government decides to do or not to do”, dimana hal ini berkenaan dengan respon terhadap suatu isu politik (Shafritz, 1997). Peterson (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. oleh karenanya, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, yaitu : penetapan agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan penilaian kebijakan (policy assesement) (Dunn, 2004). Adapun beberapa isu terkait dengan kebijakan publik diantaranya: etika kebijakan, reformasi kebijakan publik, partisipasi dalam kebijakan publik, kualitas, efektivitas da kapasitas kebijakan, serta kepalsuan kebijakan.

b. Dimensi Struktur Organisasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan berjalannya fungsi organisasi terstruktur atau dilemparkan dalam bentuk struktur dengan maksud membantu. Kepemimpinan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi bisa struktur sederhana, struktur birokrasi mesin, struktur birokrasi profesional, Struktur Departemen dan Struktur Adokratis.  Mengembangkan struktur organisasi yang efisien dan fungsional tidak mudah karena sifat variabel lingkungan. Sifat lingkungan ini bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dua bentuk muncul dari variasi sifat lingkungan ini. Desain organisasi, yaitu organisasi yang mekanistis dan organisasi yang organik. Sedangkan isu-isu penting dalam struktur organisasi adalah: timbulnya gejala Parkinson, kebugaran, penentuan posisi atau gelar, penentuan struktur dan sentralisasi menentang desentralisasi.

Disusun oleh: Aulia Zahro Nuraster (1228010038)

c. Dimensi Manajemen

Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini menentukan fokus penerapan prinsip-prinsip panduan, dengan menekankan implementasi melalui penerapan metode, teknik, model, dan cara untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen publik membahas aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan fungis-fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling disatu sisi dan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lainnya. Dalam perkembangannya, manajemen dituntut akuntabilitasnya melalui akuntabilitas organisasi yang berkenaan dengan transparansi, keberhasilan ataupun kegagalan, dan akuntabilitas individu yang berkenaan dengan profesionalitas administrator publik.

d. Dimensi Etika

Administrasi publik selalu mengingatkan tentang etika karena etika dianalogikan sebagai sistem sensor pada administrasi publik. Bertens dalam Keban (2008) mendefinisikan etika dalam tiga arti penting: (1) nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dalam bertingkah laku (sistem nilai); (2) kumpulan asas atau nilai moral (kode etik); (3) ilmu tentang baik atau buruk (filsafat moral). Etika dalam administrasi publik lebih dikenal dengan administrative responsibility dan di Indonesia lebih dikenal dengan Kode Etik. Dasar kode etik bagi administrator publik di Indonesia adalah Pancasila seta norma etika yang bersifat universal sebagai penuntun tingkah lakunya.  

Disusun oleh: Ira Ariani Aisyah (1228010098)

e. Dimensi Lingkungan

Lingkungan didefinisikan sebagai semua faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor di luar organisasi misalnya kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan kerangka hukum dan lingkungan khusus. Lingkungan yang berbeda dalam suatu negara membentuk administrasi publik yang berbeda. Lingkungan Indonesia yang sangat beragam menciptakan administrasi publik yang berbeda dari negara lain. Organisasi dapat bertahan jika dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui perubahan strategi, struktur dan budaya kerja. Ada beberapa isu penting seputar administrasi publik di Indonesia, seperti: Tantangan dan kondisi Indonesia, tantangan administrasi publik, tantangan gagasan pembangunan barat dan tantangan good governance semakin sulit.

f. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan tanggung jawab dari akuntanbilitas publik dapat dilihat sebagai pencapaian baik institusi maupun administrator publik. Penilaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja dengan standar yang ada untuk memberikan insentif peningkatan produktivitas. Salah satu parameter evaluasi kinerja terdiri dari: (1) relevance, yaitu mengekur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan; (2) efisiensi, yaitu perbandingan antara input dengan output; (3) efektivitas, yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan result dan final outcomes (impacts); (4) utility and sustainability, yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts).

Disusun oleh: Azfa Huwaiza Yuniardi (1228010041)


Source :

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia

Silalahi, Ulbert, 2017, Studi tentang Ilmu Administrasi, Percetakan Sinar Baru Algensindo Bandung

Pramesti, Maya Wulan, " Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam", Jurnal Politea Vol. 1 No.2, 2018: 39-41


Comments

Popular posts from this blog

Paradigma Old Public Administration dan New Public Management Beserta Tokoh dan Kelemahan dari OPA dan NPM

PENGARUH ILMU LAIN TERHADAP ADMINISTRASI PUBLIK

Pengertian dan Ruang lingkup Administrasi Publik

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

Reformasi Administrasi Publik di Indonesia

HUBUNGAN ILMU AP DENGAN ILMU LAINNYA

Model - Model Administrasi Publik

PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

Sejarah Perkembangan Administrasi Publik