SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

     KELOMPOK 10

     1. Ahmad Irfan Nugraha (1228010013)

     2. Ajeng Nurhaliza (1228010017)

     3. Andini Puspita Sari (1228010030)

     4. Cindy Aulia (1228010045)

     5. Etika Aulia Indriyani (1228010064)

        Sebelum membahas tentang Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai budaya atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang nantinya akan dikaitkannya dengan sistem administrasi publik. Berbicara tentang budaya, ini menjadi sangat menarik untuk dibahas, karena kebudayaan disini sangat erat kaitannya dengan fenomena yang ada di masyarakat. Dimana kebudayaan tersebut mengkaji bermacam-macam pola perilaku masyarakat baik itu perorangan atau indivdu maupun kelompok yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma kebiasaan.

     A. TINJAUAN BUDAYA DARI SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

      (Disusun oleh Etika Aulia Indriyani (1228010064))

Sebelum membahas lebih dalam lagi, perlu diketahui terlebih dahulu perihal pengertian dari budaya ataupun kebudayaan. Dalam Bahasa inggris kebudayaan disebut dengan “culture”, dalam Bahasa latin disebut “colere”, dan secara etimologi, di Indonesia kebudayaan berasal dari kata sansekerta yaitu “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi (akal). Dan berikut merupakan definisi tentang kebudayaan menurut para ahli

1.   Menurut Koentjaraningrat : 

    Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia                 dalam rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik manusia dengan belajar.

2.   Menurut Moh. Hatta :

     Kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa

3.   Menurut Zoetmulder : 

    Kebudayaan adalah perkembangan terpimpin oleh manusia budayawan dari                          kemungkinan-kemungkinan dan tenaga-tenaga alam terutama alam manusia, sehingga           ia merupakan satu kesatuan harmonis.

    Dari ketiga definisi di atas, dapat kami simpulkan bahwa kebudayaan merupakan sebuah hasil karya ataupun hasil ciptaan manusia dimana kemudian ini dikembangkan dan menjadi sebuah kepemilikan dari manusia itu sendiri.

    Budaya kedaerahan seperti dari budaya jawa, Minangkabau, sunda, bugis, manado, aceh, papua, batak, dan bali apabila dikaitkan dengan administrasi public ini masih  ketinggalan dalam hal menggunakan hak dan memikul tanggung jawab di bidang politik pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi public. Tapi bukan berarti kita akan menghilangkan kebudayaan itu, melainkan akan diseimbangkan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila khususnya sila ketiga dan keempat. (Syafiie, 2010)

1. Budaya Jawa dan administrasi publik

Budaya politik Kawula Gust sebenarnya bisa dipelajari melalui etika Jawa yang dikenal tegas namun tangguh. Mereka telah lama dicetak dalam Inggil-krama, di mana berbagai filosofi kehidupan terukir. 

            Dalam mempererat kebersamaan dan kekeluargaan, mereka  menggunakan ungkapan “mangan ora mangan pook-e kumpul” (makan tidak makan asal kumpul). Melakukan pekerjaan dengan teliti dan hati-hati, meskipun memakan waktu, mereka menyebutnya "alon-alon asal kelakon" (pelan-pelan asal tercapai).

Dalam hal administrasi publik, suku Jawa relatif rendah hati dibandingkan dengan suku lainnya, yang tercermin dari cara mereka memakai keris. Sementara orang Bugis-Makassar, Minangkabau, Banjarmasin, dan Aceh menempatkan badik, keris, mandau, dan rencong masing-masing di dada dan perut (depan), orang Jawa membawa keris di punggung (belakang) agar tidak terlihat mengancam. Tapi mungkin ada yang menilai dengan cara ini dinilai kurang jantan.

2. Budaya Minangkabau dan administrasi publik

Budaya politik para peserta sebenarnya bisa dipelajari di lapangan Minangkabau. Mengapa orang Padangan terkenal dengan para penerjemah bahasanya yang gigih dan pantang menyerah karena dalam gosipnya mereka sudah lama memiliki pendapat tentang falsafah hidup, termasuk dalam administrasi publik.

Untuk mempertahankan wibawa, wibawa dan persamaan mereka mengatakan "tagak samo tinggi, duduak samo rengan" (berdiri begitu tinggi, duduk begitu rendah). 

Dalam hubungan dan komunikasinya dengan administrasi publik, mereka berpedoman pada “duduk surang basampik-sampik, duduk basamo balang-wide” (kita duduk kokoh sendiri, bersama kita duduk lebar).

3. Kebudayaan Sunda dan Administrasi Negara

Sejarah nenek moyang orang Sunda berkisar pada sejarah Dayang Sumbi yang identik dengan sejarah kompleks Odhipus pada zaman Yunani kuno. Keberbedaan Sunda lebih ditekankan pada kecantikan sang ibu yang selalu merawat tubuhnya dengan baik. Saat ini kebiasaan makan daun sefarin masih sangat umum di Jawa Barat, baik disengaja maupun tidak, memiliki efek menguntungkan bagi perawatan kulit. 

Solihin GP mantan Gubernur KDH TK I Jawa Barat mengatakan dalam pertemuan itu masyarakat Sunda menangis. Sementara itu, dalam wawancara televisinya, Rusadi Kantaprawira mengkhawatirkan tergerusnya budaya Sunda oleh budaya lain. Dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pemerintahan provinsi maupun kecamatan sampai ke desa-desa terjalin hubungan yang erat antara birokrat lokal dengan masyarakatnya, tidak jarang pada pesta-pesta rakyat kota kecil tersebut menampilkan tarian dan penyanyi ronggeng jaipong. untuk administrator publik.

4. Kebudayaan dan Tata Pemerintahan Suku Bugis Makassar

Sebenarnya terdapat perbedaan antara suku Bugis dan suku Makassar, namun persamaannya lebih besar daripada perbedaannya, oleh karena itu mengelompokkannya menjadi satu kategori. Sebagai pelaut, orang Bugis dan Makassar cukup berani dalam berinteraksi; tetapi ketika lebih sensitif, itu lebih fatal. Karena mereka memiliki budaya Siri sebagai salep atas perasaan terhina ketika martabat keberadaan mereka diinjak-injak. Misalnya, untuk menjaga anak perawannya. Siri dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; Anda tidak harus ahli dalam seni bela diri untuk melakukan ini, karena tantangannya adalah duel dengan belati yang terhunus di sarung. Oleh karena itu keterampilan silat berbahaya untuk faktor risiko. Dalam bidang administrasi publik, suku Bugis-Makassar merupakan orang yang tepat menduduki jabatan legislator karena ketegasan dan ketegasannya.

5. Kebudayaan Manado dan Administrasi Publik

Kawanua umumnya bisa dibilang paling moderat dibanding suku Indonesia lainnya. Hal ini membuat masyarakat Manado lebih demokratis dibanding suku lainnya. Kawanua artinya kerabat, pembantu atau komunitas dari masyarakat Manado itu sendiri Dalam lingkup ini keberadaan perempuan sudah lama dihormati; Karena hak tersebut, perempuan dipandang blak-blakan, bahkan sedikit genit, di mata sebagian masyarakat Indonesia lainnya.

Legenda kuno Manado menyebutkan bahwa wilayah ini diperintah oleh mayoritas perempuan; Hal ini cenderung membuat perempuan di bidang ini terampil dalam persaingan hidup dan anggota tubuh. Dalam etika administrasi publik, bidang ini tidak dapat langsung dituduh, tetapi harus dikaitkan dengan keberadaan cinta itu sendiri, karena mereka juga memiliki rasa harga diri tertentu dan rentan terhadap melankolis estetika di depan berbagai hal. 

6. Budaya Aceh dan Administrasi Publik

Masyarakat Aceh lebih suka dicap sebagai penjahat daripada dikutuk sebagai murtad dari agama Islam yang berakar pada budaya Aceh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan agama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat Aceh sangat hadir dalam kehidupannya dan memiliki jiwa yang peka. Jika menyangkut keinginan hati orang, ungkapan "di teuron dari rumoh neugisa ngonblood" (artinya: Ketika Anda datang dari rumah, jangan berharap untuk mengembalikan nama, tetapi Anda tetap harus mengembalikan darahnya). kemudian serahkan kepada Allah SWT).

7. Budaya Papua dan administrasi publik

Hubungan (komunitas) di daratan Papua sangat sulit karena beratnya. medan yang bisa dilalui. Oleh karena itu, mereka sangat berbeda dalam pengembangan budaya daerah. Hal ini terlihat misalnya pada banyaknya jumlah bahasa daerah di suatu daerah, karena setiap daerah, setiap tempat, suku, tempat, dsb. mengembangkan bahasa asli mereka sendiri, yang sulit dipengaruhi oleh daerah lain. hubungan longgar. Namun budaya yang hampir sama dengan kebanyakan orang Papua ini adalah keras dan membanggakan. Itu sebabnya orang Papua tidak membungkuk dengan jelas. Dampak positifnya, orang Papua yang sedang menjabat dengan mudah mempertahankan kewibawaan dan kharismanya sendiri bahkan kurang mau mengungkapkan rasa malunya. Para calon penyelenggara pelayanan administrasi publik, para pejabat administrasi publik, tidak boleh membuat janji-janji besar yang sulit dipenuhi. Munculnya berbagai gerakan separatis di wilayah ini bukan hanya karena tujuan politik, tetapi juga karena rasa tidak digunakannya pemerintah, yang menimbulkan rasa bangga akan kemampuan seseorang yang sebenarnya dan keinginan serta kebutuhan untuk membuktikannya. Oleh karena itu, gerakan-gerakan tersebut tidak pernah dilakukan untuk bersatu di pulau yang luas ini.

8. Kebudayaan Batak dan Administrasi Negara

Orang Batak dikenal dengan kehidupan yang menantang dan lebih eksistensial dalam kehidupan ini, oleh karena itu dikenal dengan Batak Tembak Langsung (BTL) di kalangan anak muda. 

        Dalam menyampaikan pendapat, orang Batak cenderung spontan tanpa langsung, sehingga demokrasi akan berkembang pesat dalam pembangunan politik mengikuti putra-putri Batak, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri yang satu ini.

9. Budaya Bali dan Administrasi Publik

Unsur-unsur kehidupan dan kebudayaan masyarakat di Bali berkembang sejalan dengan perkembangan unsur-unsur kebudayaan agama Hindu Jawa, terutama seiring meluasnya pengaruh kekuatan Singosari dan Majapahit. Hal ini tercermin dalam tradisi seperti adanya tokoh Pedanda, nama penunjuk kasta, upacara kremasi, berbagai tarian, dan arsitektur berstruktur Hindu. Ini juga mempengaruhi administrasi publik. Namun kemudian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, budaya Bali berkembang menjadi tradisi modern. Ditambah dengan banyaknya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke Bali, sehingga pendidikan dan budaya serta pengaruh modern telah membawa banyak perubahan terutama pada sistem kasta. Namun yang terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat Bali adalah prinsip Gotong-Royong, baik sebagai nilai budaya maupun sebagai sistem perilaku. Gotong-royong telah menjadi dasar berbagai bentuk kegiatan sosial di Bali, sehingga nampaknya sangat menggerakkan kekeluargaan dan komunikasi masyarakat Bali.

Hubungan administrasi publik dengan keberadaan daerah ini adalah lahirnya sistem kekerabatan, yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, organisasi dan pengawasan kerja.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

       SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK 

(Disusun oleh Andini Puspitasari  (1228010030))

Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang Administrasi publik. Literatur yang membahas sejarah administrasi publik yaitu karya pertama Woodrow Wilson (1886) yang berjudul "the study of administration" merupakan tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Kemudian dilanjutkan oleh E. N. Gladen berjudul "A History of public administration" yang terbit tahun 1972 dalam Keban (2004:25). Literatur tersebut membahas tentang praktik administrasi dan peranan pegawai tata usaha, manajer tingkat menengah pada jaman kuno khususnya di Mesir dan dunia Timur. Pada waktu itu birokrasi sudah melakukan korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit.

Literatur yang lain ditulis oleh L. D. White dalam Keban (2004:25), pada tahun (1948), (1951), (1954), dan (1958). Dalam terbitan pertama ini menjelaskan pengalaman bahwa administrasi Amerika Serikat selama 1789-1801, terbitan kedua tentang pengalaman Amerika Serikat selama 1801-1829, terbitan yang membahas tentang pengalaman negara yang sama selama 1829-1861, dan yang terakhir pengalaman negara tersebut selama periode 1861-1901. Dalam tulisan White menjelaskan tentang penciptaan dan kedewasaan otoritas eksekutif dan departemen lewat pemerintahan Hamilton yang dikenal sebagai arsitek pemerintahan baru waktu itu tanpa bantuan menggunakan pengalaman sektor swasta sebagaimana disarankan setelah tahun 1901.

Pernyataan Oliver Wendell Holmes Jr. yang menyatakan: jika ingin mengerti atau mencoba menentukan apa yang akan terjadi hari esok maka perlu melihat ke belakang, penting untuk setiap  mahasiswa yang mempelajari administrasi (Stephen P. Robbins, 1980). Ungkapan ini mengandung maksud, jika ingin memahami pemikiran administrasi modern atau mutakhir, harus melihat latar belakang yang membawa kepada keadaan sekarang.

Demikianlah, dengan melalui analisis sejarah dapat dilacak dan diketahui kira-kira tahun 1300 SM, bangsa Mesir telah mengenal Administrasi. Max Webber, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang terkemuka pada zamannya, meyakini Mesir sebagai satu-satunya Negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokratik. Demikian juga di Tiongkok kuno, dapat diketahui tentang konstitusi Chow yang dipengaruhi oleh ajaran Confucius dalam “Administrasi Pemerintahan”. Dari Yunani (430 SM) dengan susunan kepengurusan Negara yang demokratis, Romawi dengan “De Officiis dan “De Legibus”nya Marcus Tullius Cicero; dan abad 17 di Prusia, Austria, Jerman, dan Prancis, dengan Kameralis, yang mengembangkan ilmu Administrasi Negara, misalnya system pembukuan dalam hal Administrasi Keuangan Negara, Merkanitilis (sentralisasi ekonomi dan politik) dan kaum Fisiokrat yang berpengaruh selama kurun waktu 1550-1700-an.

Kemudian Siagian (2004:18), menjelaskan perkembangan Administrasi ditinjau dari segi penahapan sejak lahirnya hingga saat ini telah melewati empat tahap yaitu sebagai berikut :

a.  Tahap Survival (1886-1930). Pada tahap survival dapat dikatakan sebagai masa lahirnya ilmu administrasi karena pada masa itulah gerakan manajemen ilmiah dimulai Fredericks Wilson Taylor dalam jangka waktu yang cukup panjang inilah para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Memperjuangkan untuk diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.

b. Tahap Konsolidasi dan Penyempurnaan (1930-1945). Tahap ini disebut konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

c.    Tahap Human Ralations (1945-1959). Tahap ini disebut tahap human relation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para informal apa yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh setiap manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis.

d. Tahap Behaviouralisme (1959 hingga sekarang). Pengertian semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan, mengakibatkan para ahli dan sarjana dan memusatkan penyelidikannya pada masalah manusia. Akan tetapi, hakekatnya pada tahap terakhir ini sorotan perhatian bukan lagi manusianya sendiri sebagai mahkluk hidup yang mempunyai martabat, tujuan, cita-cita, serta keinginan yang khas, tetapi sudah meningkat pada penyelidikan tentang perilaku manusia dalam kehidupan berorganisasi dan apa alasan mengapa manusia itu berperilaku demikian.

Dugaan Siagian, adalah setelah tahap behaviouralisme ini berakhir ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang diteliti serta gejala yang telah terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat - alat modern yang sekarangpun sudah banyak dipergunakan oleh organisasi modern dalam berbagai aspek kegiatannya seperti komputer dalam pengolahan data (Automatic data Processing atau elektronik data processing). Sondang berpendapat bahwa di masa-masa yang akan datang akan semakin banyak tugas organisasi yang akan diambil alih oleh mesin-mesin terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan mekanistik. Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa peranan manusia dalam proses administrasi dan manajemen menurut pendapat Sondang, tidak akan berkurang. Hanya sifat yang mungkin akan berubah. Fungsi-fungsi seperti pengambilan keputusan dan banyak kegiatan lainnya masih dan selamanya hanya akan dapat dijalankan oleh manusia. (Pasolong, 2019).

2. PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA PERIODE SEBELUM TAHUN 1945

              (Disusun oleh Andini Puspitasari  (1228010030))

Perkembangan administrasi publik di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Haryono Sudriamunawar (2002:5-8). Beliau mengklasifikasikan perkembangan administrasi publik ke dalam tiga masa yaitu:

a.      Masa Penjajahan Belanda

Selama tiga setengah abad Indonesia di jajah Belanda, selama itu pula administrasi hanya dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini administrasi diartikan secara sempit yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan dalam bahasa Belanda dikenal istilah "Administrasi". Oleh karena itu, administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikan, surat menyurat, registrasi dan herregistrasi yang kesemuanya bersifat tulis menulis yang dalam bahasa Inggeris dikenal dengan istilah "Clerical Work". Masa penjajahan Belanda yang tidak setenang abad sekarang,nampaknya cukup mempengaruhi bahasa Indonesia mengenai pengetahuan administrasi secara sempit. Sampai sekarang banyak bangsa Indonesia yang belum memahami apa hakekat administrasi secara luas. Hal ini nampak jelas dalam kegiatan sehari-hari terutama yang berhubungan dengan birokrat, umpamanya untuk mengambil KTP dimohon membayar uang administrasi terlebih dahulu. Pada masa ini administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu belum begitu dikenal.

b.   Masa Penjajahan Jepang

Dalam masa penjajahan Jepang yang berlangsung cukup singkat tidak begitu nampak berpengaruh terhadap budaya bangsa atau pemerintahan. Begitu juga ilmu administrasi penerapan secara optimal belum terpikirkan. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu dicatat pada masa itu berupa dibentuknya rukun-rukun kampung. Rukun kampung "Asatjo" dibagi menjadi beberapa rukun tetangga "Kumitjo". Hal seperti ini membekas sampai sekarang menjadi istilah RW dan RT dalam sistem administrasi Negara Indonesia. Selain hal tersebut di atas pada masa penjajahan Jepang dalam sistem pemerintahan di mulai dengan memperkenalkan organisasi pertahanan Sipil atau dalam bahasa Jepang disebut "Sie Nen Dan". Begitu juga kursus-kursus ketataprajaan mulai dirintis meskipun dengan persyaratan peserta kursus sangat ketat dan sepenuhnya untuk kepentingan penjajahan semata-mata.

c.   Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan dibukanya beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu ilmu administrasi ataupun administrasi negara belum mendapat tempat yang baik sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian ilmu administrasi dan administrasi negara masih. merupakan bagian dari mata kuliah yang dianggap pokok pada waktu itu antara lain ilmu pemerintahan dan ilmu hukum.

 

3.    PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESI PERIODE SETELAH TAHUN 1945

             Perkembangan Administrasi Publik Indonesia Tahun 1945 – 1950

        (Disusun oleh Ajeng Nurhaliza (1228010017))

 Pada periode 1945-1950, bangsa Indonesia masih berada dalam kondisi berjuang untuk memenangkan perang dan mempertahankan kemerdekaan demi persatuan bangsa dan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Sehingga pada masa ini Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia belum berkembang dan pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik yang disebabkan adanya revolusi fisik.

    Diilihat dari Pasal 4 Aturan Peralihan UUD Negara RI Tahun 1945, pada awal kemerdekaan masih terjadinya sentralisai kekuasaan. Pasal ini berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh KNIP.

      Setelah kemerdekaan Indonesia yang dimulai tanggal 17 Agustus 1945, semua kegiatan sistem administrasi negara, bidang usaha, pengurusan, dan penyelenggaraan administrasi publik dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hal ini menjadi kesempatan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan negara. Namun, Penyelenggaraan administrasi publik belum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai harapan. Penyebabnya karena masih dalam situasi perang dengan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. 

    Menurut laporan Litchfield dan Rankin J. Wayong (dalam Bintoro, 1965: 21) penyebab lainnya antara lain :

1)    Situasi physical revolution yang pada waktu itu menandai masa tersebut;

2)  Masih kurangnya administrator dari bangsa Indonesia yang memiliki pendidikan administrasi publik yang memadai;

3)  Kurangnya pengalaman dalam penyelenggaraan administrasi publik sehingga      pengawasan juga sangat sold dilakukan;

4)  Kurangnya pengalaman untuk mengembangkan pandangan administratif yang kreatif serta lebih luas.

Jadi para administrator negara tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan bidang ilmu administrasi publik berpengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi publik sendiri. Di satu pihak terdapat kebutuhan akan adanya suatu ilmu yang dapat "cope with the problems of actual administration" dan di lain pihak belum adanya kesempatan yang baik untuk mengembangkan ilmu administrasi publik itu sendiri. Namun dalam pelaksanaan administrasi publik (public administration practices) dilakukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, orientasi terhadap ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu administrasi publik antara lain ilmu hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sebagainya dengan tujuan mempertinggi kemampuan administrasi publik seperti terjadi sebelum tahun 1945 tetap dilanjutkan dengan penyesuaian-penyesuaian baru terhadap kondisi-kondisi maupun kebutuhan Indonesia.

Sehingga pada waktu itu diperlukan upaya memperkenalkan pendidikan administrasi negara kepada para administrator yang sangat kurang akan pengalaman tersebut. Lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan ilmu pemerintahan adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada Fakultas Hukum dan Sosial politik saat itu dalam kurikulumnya dikembangkan mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Kecuali itu terdapat pula Bestuurs School di Makassar, Sekolah Tinggi Pamong Praja di Malang, dan Kursus Cepat Pamong Praja di Yogyakarta (Bintoro, 1965: 21).

Dilihat dari segi kelembagaan, setelah Indonesia merdeka semua lembaga-lembaga di zaman Hindia Belanda menjadi sumber inspirasi pembentukan kelembagaan negara. Lembaga-lembaga tersebut idenya diadopsi dengan mengubah namanya ke dalam sistem administrasi negara yang hendak dibangun berdasarkan ketentuan UUD Negara RI 1945. Berdasarkan UUD 1945 ini, ditentukan adanya presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, MA, BPK, dan DPA. Satu-satunya lembaga yang sama sekali baru dalam arti tidak ada padanannya dengan lembaga-lembaga yang sudah ada di masa Hindia Belanda adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, beberapa sarjana hukum Indonesia menganggap adanya lembaga MPR sebagai ciri khas Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Kedudukan MPR sangat sentral dan berada di puncak piramida struktur kelembagaan negara sehingga lazim disebut sebagai lembaga tertinggi negara (the Supreme People's Assembly) yang tampaknya akhir-akhir ini akan dihidupkan amandemen kelima UUD Negara RI Tahun 1945.

Perkembangan ilmu administrasi publik pada periode 1945-1950 orientasinya lebih pada masalah politik yakni bagaimana berjuang mempertahankan dan pengakuan Indonesia sebagai suatu negara merdeka. (Basuki, 2018)

           Perkembangan Administrasi Publik Indonesia Tahun 1951-1955

      (Disusun oleh Ajeng Nurhaliza (1228010017))

Pada periode 1951 – 1955 dapat disebut sebagai peletakan dasar-dasar pertama bagi perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia, karena dirasakannya kebutuhan akan suatu ilmu administrasi publik untuk tujuan perbaikan-perbaikan bidang pelaksanaan administrasi publik di Indonesia sebagai sebuah negara baru merdeka.

Dalam periode ini juga dikemukakan semakin derasnya kekuatan politik mengincar terhadap lembaga birokrasi pemerintah. Pada tahun ini UUD RI Sementara 1950 diberlakukan. Dalam DUD RIS dianut sistem demokrasi parlementer, bahwa pernerintah bertangung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dampak dari Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, Indonesia juga menganut sistem multipartai yang berarti bebas mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya. Kemudian, terselenggara pemilihan umum pertama yang dikenal sangat demokratis. Semua partai politik yang memenangkan suara berkeinginan untuk menguasai beberapa kementerian dan terjadi kabinet pemerintah dibubarkan hanya karena pembagian kementerian yang tidak sesuai dengan tuntutan partai-partai politik. Selain itu, militer juga sudah mulai ikut memainkan peran dalam percaturan politik. Partisipasinya dimulai ketika militer menolak penjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang merupakan hasil perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan oleh politisi sipil melalui jalan diplomasi. Peran militer akan diwujudkan dalam konsep dwifungsi yang menekankan bahwa selain berperan di bidang keamanan dan pertahanan, militer juga berperan di bidang sosial dan politik.

Jika dilihat dari perspektif perkembangan ilmu administrasi publik, peranan negara yang semakin besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara turut mendorong perkembangan ilmu administrasi di Indonesia. hal tersebut menjadi pokok pemikiran-pemikiran ke arah perbaikan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas serta tanggung jawab kementerian-kementerian pada waktu itu, dan mulai adanya usaha-usaha ke arah suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial.

Disamping itu, terdapat perubahan orientasi dari sifat legalistik continental ke arah sifat praktis dan pragmatis dari negara Amerika Serikat dalam meninjau proses administrasi publik. Aspek administrasi publik tidak lagi terbatas pada pengetahuan hukum saja. Unsur-unsur dan prinsip-prinsip ilmu administrasi publik sendiri yang sesuai dengan perumusan-perumusan yang telah diberikan, memberikan pengaruhnya terhadap ilmu hukum khususnya ilmu hukum administrasi negara. Menurut pendapat A. M. Donner (Nederl, bestuursrecht, 1953) tentang pengertian bestuur yang oleh Utrecht dapat disebut sebagai pengertian "bestuur yang diperluas" oleh karena dalam pengertian itu "tidak hanya terdapat pembahasan ilmiah tentang perbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan administrasi tetapi juga pembahasan ilmiah tentang susunan: tugas, dan kompetensi administrasi publik. Menurut Utrecht, pendekatan Donner terse', sudah mendekati pendekatan Public Administration (Catatan buku podie "Bestturkunde", cetakan Kedua, 1953). Hal ini juga dapat diikuti dalam perkembangan dari buku Pengantar Hukum Administrasi Negara oleh Utrecht dari cetakan pertama sampai dengan terakhir.

Dalam kondisi tersebut adanya "Panitia Negara untuk Menyelidiki Organisasi Kementerian. kementerian" dengan Ketua Panitia A. K. Pringgodigdo berdasar Keputusan Presiden Tahun 1952 dan menyampaikan laporan pada tanggal 26 April 1954. Tugas dari panitia yaitu :

1)  Melakukan penyelidikan (peneliti.) apakah susunan kementerian pada umumnya dan pembagian kementerian dalam bagian-bagiannya dan susunan organisasi vertikalnya sudah cukup efisien.

2) Mengajukan usul-usul yang konkret kepada pemerintah untuk memperbaiki organisasi tersebut di atas, agar tercapai suatu organisasi pemerintah yang efisien.

Dari aktivitas itu, sudah mulai muncul cara peninjauan terhadap administrasi publik yang memberi perhatian pada aspek struktural, procedural, dan manajemennya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki bidang penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. Laporannya menjadi suatu studi tentang pelaksanaan administrasi publik di Indonesia yang sangat berharga dan di masa selanjutnya sering digunakan sebagai referensi.

Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh H. Juanda dan Ali Budiarjo melakukan pendekatan keilmuan terhadap administrasi publik dengan memberikan perhatian besar pada perkembangan ilmu administrasi publik dan penerapan prinsipnya sebagai perbaikan penyelenggaraan administrasi publik. Kemudian, dibentuk seorang Public Administration. Advisor yaitu bernama T. R. Smith yang menyusun suatu memorandum tentang Public Administration "'Mining pada November 1953.

Pendorong terbesar bagi perkembangan ilmu administrasi publik adalah P. J. M Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pada awal tahun 1954 pemerintah mendatangkan perutusan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi kepegawaian, yang diketuai oleh Edward H. Litchfield dengan dibantu oleh Alan .C Rankin. Setelah mengadakan penelitian keseluruh Indonesia, akhirnya merumuskan suatu saran kepada pemerintah Indonesia yang diberi judul “Training Administration on Indonesia”, banyak saran yang diberikan, salah satunya adalah perlunya didirikan lembaga pendidikan administrasi yang nantinya dapat dipergunakan mendidik pegawai-pegawai serta para administrator. 

Kedua ahli ini menyampailcan laporan pada bulan Mei 1954 kepada Soepomo dengan judul laporan "Raining for Administration in Indonesia". Isi laporannya yaitu mengenai informasi dan penjelasan tentang pengertian administrasi, cara peninjauan tentang proses administrasi yang sesuai dengan ilmu administrasi baru. Disamping itu, diberikan pula usul-usul konkrit dalam bidang pendidikan tenaga-tenaga administrasi di Indonesia termasuk masalah penerjemahan, kepustakaan, pembentukan suatu fakultas administrasi, bantuan-bantuan luar negeri, "executive development programs", suatu lembaga untuk "administrative sciences" dan lain sebagainya. 

Dengan adanya laporan itu, dibentuklah panitia guna membahas tindak lanjut dari laporan Litfield dan Rankin yang terdiri Moh. Hatta sebagai Ketua dan anggota antara lain H. Juanda, M. Hutasoit, dan Sumarman. Beberapa rekomendasi yang disampaikan pada Rapat Panitia pada bulan Juli 1954 ini adalah mempersatukan mata kuliah administrasi publik dan administrasi bisnis yang bertujuan agar dapat diusahakan suatu fakultas tersendiri. Namun, karena terbentur masalah anggaran, hal tersebut belum dapat direalisir.

Dari segi kelembagaan perguruan tinggi, dapat dikemukakan suatu akademi yang berdiri pada tahun 1953 yaitu Akademi Perniagaan Indonesia adalah suatu sekolah dengan orientasi administrasi dalam hal ini administrasi bisnis. Lembaga pendidikan ini mengadakan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendidik calon administrator pemerintahan dalam regret. Sebagai catatan seorang tenaga ahli asing yang pernah membantu dalam pengajaran “public administration” adalah Garth N. Jones.

Dalam perbaikan penyelenggaraan administrasi publik mulai diupayakan penggunaan prinsip-prinsip administrasi publik. seperti usaha ke arah perubahan Undang-Undang Perbendaharaan yang telah dilakukan oleh suatu Panitia Negara dengan memerhatikan pendapat ahli W. Karakachev dan demikian pula kesirnpulan-kesimpulan dari Panok. Dalam bidang kepegawaian negara, prinsip seperti job description, job specification, dan job evaluation telah dikemukakan. hal tersebut tujuannya untuk mendapatkan standar “equality of service” yang lebih baik. (Basuki, 2018).

       Perkembangan Administrasi Publik Indonesia Tahun 1956-1960

       (Disusun oleh Cindy Aulia (1228010045))

  Ilmu Administrasi Publik pada periode ini dapat dikatakan mengalami kemajuan setelah apa yang menjadi dasar-dasarnya sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Dan periode ini juga di sebut sebagai periode konsolidasi dan institusionalisasi. Serta pada periode ini juga, usaha-usaha yang pernah dilakukan di periode sebelumnya mendapatkan hasil dalam bentuk yang lebih nyata. (Johanes, 2018).

Arah perhatian dari ilmu dan kegiatan penelitian bidang administrasi publik ditujukan pada bidang-bidang seperti pengertian dan prinsip-prinsip umum administrasi publik, administrasi dalam bidang ekonomi dan pembangunan, administrasi pemerintah daerah, administrasi kepegawaian negara, organisasi dan metode yang terkait dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi pemerintah. 

    Upaya tersebut sebagai perwujudan yang nyata dari kebutuhan dalam bidang administrasi publik di Indonesia sebagai akibat dari :

1)    Usaha untuk mengintrodusir ilmu baru (administrasi publik), yang belum banyak mendapat apresiasi dari masyarakat;

2)   Kenyataan juga menunjukkan peran negara yang besar dan luas dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Seperti adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun, Sosial Ekonomi dapat diselesaikan;

3)  Banyaknya pulau di Indonesia (kurang lebih 17.400 pulau) ditambah dengan keadaan geografis yang menyulitkan hubungan dan komunikasi, menimbulkan kebutuhan suatu sistem administrasi daerah yang memungkinkan pengambilan keputusan serta tindakan pelaksanann yang efisien tanpa menggangu atau mengurangi dasar NKRI.

4) Terdapat perbedaan di tingkat sosial dan ekonomi disetiap bagian di Indonesia yang dimana ini menjadi tantangan bagi para administrator dan cara penyelesaiannya tergantung pada kemampuan mereka untyk memenuhi aspirasi masyarakat di setiap tempatnya, tetapi tetap dalam bingkai NKRI.

5)   Masalah terkait kondisi dan semangat kerja para pegawai negeri sipil menjadi hal yang penting

6) Pertumbuhan penduduk yang tumbuh secara cepat pasca kemerdekaan menimbulkan berbagai masalah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan administrasi perkotaan. Hal ini harus menjadi perhatian serius.

  Selain hal-hal yang diatas, peningkatan harapan dan permintaan dari masyarakat bangsa Indonesia menjadi sebuah karakteristik bangsa yang baru merdeka dan menjadi tantangan terbesar terhadap kemampuan administrasi publik. (Basuki, 2018).

    Di awal periode ini terdapat pelopor penulisan karya ilmiah dalam bidang administrasi publik. Karya pertama adalah pidato dari Prayudi Atmosoedirjo pada 20 september 1956 mengenai “Public Administration” saat acara peresmian pembukaan Fakultas Tata-Praja Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Karya kedua adalah dari pidato Tjia Kok Tjiang mengenai “Arti dan Bidang Ilmu Pemerintahan” pada 17 desember 1957 saat acara Peringatan Dies Natalis pertama Fakultas Public Administration Universitas 17 Agustus di Makassar. Kemudian terhadap kedua pidato ilmiah ini dilakukan sebuah ulasan dalam bentuk kritik ilmiah oleh E. Utrecht yang berjudul “Beberapa Catatan-catatan Tentang Public Administration” dan dimuat dalam Majalah Padjadjaran 1958.

   Selanjutnya ICA (Indiana Contracting Advisor) menaruh perhatiannya terhadap bidang pelatihan dan perbaikan pelaksanaan administrasi publik di Indonesia. Pada tahun 1956, Joseph L. Sutton yang merupakan penasihat pada Lembaga Administrasi Negara Universitas Thammasat Bangkok datang ke Indonesia dan mengadakan fact finding survey untuk rencana mengintegrasikan bantuan teknik di bidang administrasi publik di Indonesia.  

    Dalam menaruh perhatiannya terhadap bidang pelatihan dan perbaikan pelaksanaan administrasi public di Indonesia, ICA mengeluarkan program Public Administration Division dengan dua orang pejabat yaitu Harry W. Marsh dan John A. Ulinski yang disebut memiliki peranan yang cukup besar di bidang ini. Program ini dilakukan dalam dua bidang yaitu pengiriman kepustakaan tentang administrasi publik ke Indonesia dan pengiriman tugas belajar dari Indonesia untuk belajar dalam bidang ilmu administrasi publik.

    Pada tanggal 13 Februari 1957, Menteri PPK Sarino Mangoenpranoto membentuk Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Administrasi Negara dan melantiknya pada 27 Februari 1957 dengan diketuai oleh Kosim Adisaputra (Kementerian Dalam Negeri). Dan pada 8 Juni 1957, panitia yang diketuai oleh Kosim Adisaputra ini telah menyelesaikan hasil pekerjaanya berupa dua buah rancangan yakni Peraturan Pemerintah perihal Lembaga Administrasi Negara dan Keputusan Perdana Menteri perihal Susunan dan Bidang Kegiatan (lapangan pekerjaan) Lembaga Administrasi Negara disertai laporan singkat mengenai latar belakangnya (semacam naskah akademik). Atas dasar rancangan-rancangannya itu, pada 6 agustus 1957 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan tentang Susunan dan Lapangan/Bidang Pekerjaan Lembaga Administrasi Negara dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor 283/PM/1957 bertanggal 27 Agustus 1957. Catatan; tanggal 6 Agustus selanjutnya diputuskan sebagai hari lahir Lembaga Administrasi Negara yang setiap tahun diperingati seluruh warga Lembaga Administrasi Negara. Dan pada 5 Mei 1958 dikeluarkan  Keputusan Pengangkatan Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo sebagai Direktur Pertama Lembaga Administrasi Negara oleh Perdana Menteri H. Juanda.

    Mengenai tugas dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) disebutkan dalam Peraturan Pemerintah yaitu sebagai badan pemerintahan yang membantu pemerintah dalam melaksanakan usaha penyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasi publik. Dimana jika dirincikan tugas dari LAN adalah sebagai berikut :

1)   Menyelenggarakan dan mengawasi Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil atau calon PNS, sehingga menjadi tenaga administrasi public yang mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya.

2) Menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada usaha penelitian dalam lapangan (bidang) administrasi publik.

3) Bertindak sebagai badan konsultan bagi badan-badan pemerintahan dalam usahanya memperbaiki dan menyempurnakan administrasinya.

4)  Mengembangkan serta memajukan ilmu administrasi publik di Indonesia.

    Pada akhir 1958 terdapat dua orang ahli administrasi publik yaitu Lynton K. Caldwell dan Howard L. Timms ke Indonesia. Kedua orang ahli ini berhasil Menyusun laporan tentang “Developing the Managerial Resources of Indonesia” pada bulan November 1958 kepada Biro Perancang Negara. Dimana pokok-pokok yang disampaikan oleh kedua orang ahli seperti penilaian kebutuhan-kebutuhan manajemen, perkembangan kebutuhan-kebutuhan manajemen untuk sektor ketataprajaan, perkembangan sumber-sumber manajemen untuk sektor ketataniagaan, rencana untuk mengadakan program dalam mengembangkan manajemen.

    Pada awal tahun 1959 diterbitkan untuk pertama kalinya Majalah Administrasi Negara (MAN) oleh Lembaga Administrasi Negara. Redaksinya antara lain Arifin Abdurachman dan Imam Buchari. Tujuan diterbitkannya majalah ini adalah untuk memuat karangan-karangan yang bersifat ilmu pengetahuan praktis, bersifat kejuruan (teknis-ilmiah-praktis), memuat karangan hasil pengalaman dan hasil penyelidikan administrasi dari aspek dinas pemerintahan. Dalam periode ini penyebaran majalah sebagai ilmu dan masalah-masalah administrasi publik dinilai produktif dan efektif.

    Selain itu, ditahun ini pula dibentuk dalam lingkungan Lembaga Administrasi Negara suatu Dewan Redaksi penerbitan buku ilmiah administrasi publik yang tugasnya untuk menstimulir penerbitan dalam bidang ilmu administrasi publik.

    Di tahun 1960 yang merupakan tahun penutup di perkembangan administrasi publik periodetahun 1956-1960 ditandai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN) oleh Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 24 Desember 1960 (sekarang STIA-LAN) yang dipimpin oleh Prof. Mr. Dr. Prajudi Atmosoedirdjo.

 Tujuan didirikannya PTDIAN-LAN adalah pemsecara mendalam dan meluasbentukan kader yang berpendidikan universiter di kalangan pegawai negeri sendiri, pengembangan ilmu administrasi secara mendalam dan meluas dimulai di kalangan pegawai negeri sebagai alat aparatur pemerintahan, kemudian dilanjutkan kepada kalangan yang lebih luas.

   Di tahun ini juga terbentuk suatu Perhimpunan Sarjana Ilmu Administrasi Negara (PERSIAN) yang menjadi cikal bakal dari Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia (PERSADI). PERSIAN didirikan atas inisiatif Arifin Abdurachman dan Slamet Wijadji Soekarno. PERSIAN kini beralih menjadi PERSADI, Perkembangan PERSADI sebagai organisasi profesi tidak berkembang dengan semestinya. Penyebabnya ada di masa orde baru dimana organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan termasuk organisasi profesi ilmiah dikendalikan secara ketat oleh pemerintah dan dibawah pembinaan Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait bidang keilmuan. Perkembangan PERSADI yang dinilai semakin tidak menentu membuat para sarjana administrasi publik yang merupakan generasi muda berinisiatif membentuk sebuah organisasi yang diberi nama IAPA (Indonesian Association for Public Administration). IAPA tidak menandingi PERSADI tetapi justru mengingatkan kepada para senior bahwa eranya sudah berubah. IAPA kepengurusannya berada di perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau ada juga di Fakultas Ilmu Administrasi. IAPA berkembang sangat pesat sampai tahun 2017 dan bahkan sudah go internasional. Adapun PERSADI kini diubah Namanya menjadi ASPA-Indonesia (Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Indonesia) yang sekarang dipimpin oleh Dr. Ir. Fadel Muhammad. (Basuki, 2018).

           Perkembangan Administrasi Publik Indonesia Tahun 1960 - 1965

      (Disusun oleh Cindy Aulia (1228010045))

    Pada 5 Juli 1959 menjadi awal dari berubahnya struktur dan pelaksanaan administrasi publik di Indonesia karena waktu itu Indonesia kembali kepada UUD Negara RI 1945 dengan demokrasi terpimpinnya. Ini membawa pengaruh yang nyata dalam perkembangan ilmu administrasi di Indonesia. 

    Mengenai pentingnya dan peranan administrasi publik sebagai alat revolusi dan pembangunan bangsa dapat ditemukan pada pidato Presiden Soekarno tentang “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959. Selain itu juga ada pada amanat Presiden Soekarno pada tanggal 28 Agustus 1959. Selain itu juga masih terdapat ketentuan-ketentuan mengenai administrasi publik di dalam keputusan MPRS II mengenai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bab II Pasal 4 dan dalam Bab-bab Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan serta Lampiran-lampirannya.

    Pada akhir 1963 tumbuhnya pemikiran-pemikiran tentang mengembangkan ekonomi pemerintahan atau Public Economic Administration.  Pemikiran-pemikiran ini secara tertulis dikemukakan oleh Daud Jusuf dalam rangka membuka jurusan baru di Fakultas Ekonomi UI yaitu jurusan ekonomi pemerintahan.

  Periode ini ditandai dengan “zelfstanding” dalam perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia. Di periode ini tim/penasihat luar negeri terhadap perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia berkurang karena memang tugas dari tim/penasihat luar negeri ini sudah selesai dalam menunaikan tugasnya. Contohnya, Indiana Contracting Team (ICT) pada LAN selesai menunaikan tugasnya pada tahun 1963.

    Sebenarnya dalam perkembangannya di bidang ilmu administrasi, Indonesia sudah lebih berdiri di atas kaki sendiri. Dan dalam periode ini pula, hasil dari pendidikan di bidang administrasi publik oleh berbagai lembaga pendidikan menuai hasil yang nyata, contohnya pendidikan ilmu administrasi publik dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus, PT DIAN-LAN Jakarta (STIALAN Jakarta), dll.

    Pada tahun 1964 PERSIAN menyelenggarakan seminar tentang Administrasi Dekon. Di periode ini dilakukan suatu penelitian namun hasilnya belum cukup puas. Penelitian penting yang dikemukakan oleh LAN adalah tentang Organisasi Kerja serta Prosedur Kerja Kementerian-kementerian, Tugas Kewajiban Setiap Unit Kerja dan Hubungan Tiap Unit Kerja Ditinjau dari segi formal dan informal organisasi. Bentuk konkrit dari hasil peneliitian ini adalah disusunnya “Almanak Organisasi Negara RI” tahun 1960.

   Pada periode ini ada beberapa rencana penelitian lain dan perlu dikemukakan yaitu mengenai Research untuk Evaluasi Latihan Jabatan, Research untuk Almanak Organisasi Negara Tahunan, Research Organisasi Tata Kerja, Research Klasifikasi Karya-karya Ilmiah, Research Administrasi Pemerintahan Daerah, Research Komunikasi dan Pengambilan Keputusan.

    Pada periode ini juga LAN menyusun Bunga Rampai Administrasi dengan dibentuknya tim kerja sesuai dengan aspek-aspek administrasi negara, yaitu sebagai berikut :

1)      Struktur Administrasi Publik;

2)      Administrasi Pemerintahan Daerah;

3)      Administrasi Kepegawaian;

4)      Administrasi Keuangan;

5)      Administrasi Perencanaan Negara;

6)      Administrasi Hubungan Luar negeri;

7)      Badan Dinas Pembantu;

8)      Perusahaan Negara;

9)      Badan-badan Regulator;

10)   Kegiatan-kegiatan Efisiensi dan Pengawasan;

11)    Pelaksanaan Hukum dan Pengadilan.    

      Perkembangan Administrasi Publik Indonesia Tahun 1966 – 1998

      (Disusun oleh Ahmad Irfan Nugraha (1228010013))

    Perkembangan administrasi publik di tahun 1966 sampai dengan tahun 1997 dibuat secara keseluruhan, mengingat pemerintahan Republik Indonesia diperintah oleh satu orde baru selama kurang lebih 30 tahun lamanya.

   Untuk kurang lebih 30 tahun dari kepemimpinan Presiden Soeharto. Dari penelusuran berbagai bahan dan kajian, terlihat jelas bahwa era Orde Baru dimulai dengan perubahan total dari kebijakan awal, ketika para pemimpin tertinggi era Orde Lama menguatkan politiknya sebagai panglima,yang kemudian di orde baru mengalihkan fokusnya ke pembangunan ekonomi.

    Meskipun konsepnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan era orde lama yaitu adanya model pembangunan universal terencana dengan tujuan “membangun bangsa dan karakter”, sedangkan pada era orde baru ditransformasikan menjadi garis besar haluan negara. Kebijakan yang mencanangkan "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya" dan menuntut slogan-slogan pembangunan lainnya. Namun jika dilihat lebih dekat, fokus pembangunan lebih pada pembangunan ekonomi. Pemerintah dan tim ekonom terkemuka yang ada Indonesia telah mengubah perekonomian yang semula relatif tertutup menjadi perekonomian yang lebih terbuka. Ekonom adalah Prof. Wijoyo Nitisastro, Prof. M. Valitettavasti Prof. Dr. Subrot, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. JB. Sumarlin, Prof. Dr. Saleh Afif dan Prof. Bintoro Tjokroamidjoyo, M.A. dan lainnya adalah para arsitek Orde Baru yang sangat mempengaruhi kebijakan dan arah perjalanan bangsa Indonesia.

  Di era Orde Baru yang lebih menekankan pembangunan ekonomi, manajemen pembangunan juga diperkenalkan di Indonesia. Dua bab yang akan disajikan adalah Prof. Bintoro Tjokroamojoyo, MA dengan karya monumentalnya “Pengantar Administrasi Pembangunan”, Prof. Dr. Sondang Paian Siagian, M.PA dengan karyanya “Administrasi Pembangunan” dan dari UGM yaitu Prof. Dr. Moelyarto Tjokrominoto, M.P.A, yang juga seorang sangat produktif penulis buku dan esai tentang Manajemen Pembangunan Pada masa itu ilmu manajemen pembangunan dikembangkan dan dipelajari lebih lanjut baik di perguruan tinggi maupun instansi pemerintah. Tujuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru yang mencanangkan pembangunan Indonesia. (Johanes, 2018).

Pengaruh penyelenggaraan negara disebut tugas administrasi umum (general administrative task, misalnya pelayanan, dll) dan tugas pembangunan.

    Fokusnya adalah pada proyek-proyek pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Ayam jantan yang dibuka oleh kepemimpinan orde baru menandai babak baru bagi Indonesia, yang semula dimulai pada era orde lama dengan semboyan BERDIKARI, artinya “berdiri di atas kaki” atau merdeka. Kebijakan Bung Karno waktu itu bahwa mencari kekayaan Indonesia adalah tanggung jawab anak bangsa Indonesia dan bukan pihak asing. Sayang sekali para pemimpin orde berikutnya tidak berpegang teguh pada prinsip. Orde baru bahkan mengizinkan pihak asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia, termasuk minyak, gas alam, dan bahkan hutan. Kebijakan ini dirancang untuk menarik investor dan mengurangi utang luar negeri. Beberapa contoh perusahaan asing yang telah berinvestasi di bidang pengeboran minyak dan juga pertambangan emas selama lebih dari 30 tahun adalah PT Caltex, Freport dan sebagainya bahkan ada yang memiliki kontrak lebih dari 50 tahun.

  Kondisi ekonomi pasca Orde Lama memang melemah dan Indonesia termasuk dalam kelompok negara miskin bahkan di bawah batas kemiskinan absolut. Berdasarkan pengamatan para penulis pada masa Orde Baru, sistem ketatanegaraan negara yang sentralistik memang luar biasa. Politik terpusat dan negara bagian adalah ciri khas era ini. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) mengatur adanya pemerintahan daerah, namun kebijakan satu pintu diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Di satu sisi, sistem ini baik bila diterapkan pada masa transisi dari era Orde Lama yang penuh dengan gejolak politik dan keamanan, namun bila dirasa aman, harus dikembalikan ke jalur semula.

  Kebijakan sentralisasi juga secara langsung memengaruhi Sistem Administrasi Negara yang diterapkan. Kementerian-kementerian (yang Waktu itu memakai nomen kaltur departemen) dan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya menjadi pusat-pusat kekuasaan kelembagaan kementerian (departemen) sangat tambun karena dari kebijakan sampai dengan implementasinya dikuasai sepenuhnya pemerintah pusar. Pemerintah daerah menjadi sangat tergantung kepada pemerintah pusat dalam berbagai segi utamanya anggaran dan sumber daya manusia dikuasai pemerintah pusat.

    Dari segi kelembagaan, terdapat dua jenis kementerian (departemen) pada masa Orde Baru, yaitu jenis terpadu dan jenis holding. Tipe terpadu adalah tipe kementerian yang hanya memiliki satu kantor wilayah, misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenis holding adalah kementerian yang unit departemen utamanya memiliki kantor wilayah, misalnya Kementerian Keuangan (Kantor Anggaran, Kantor Bea dan Cukai), Kementerian Perhubungan (Otoritas Angkutan Udara, Kantor Perhubungan Darat Daerah). Di sisi lain, lembaga daerah termasuk departemen kesehatan, departemen pendidikan, dinas sosial, dll.

  Karena yang berkuasa duduk di kantor pusat, kegiatan daerah lebih berorientasi pada kegiatan kantor pusat. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa semuanya berada pada tingkat komando yang sama dengan organisasi militer. Artinya, jika kebijakan negara adalah A, maka daerah dan desa juga harus mengikutinya. Kreativitas dan inovasi daerah tetap terikat pada tatanan itu. Beberapa dampak dari sistem sentralisasi tersebut di atas menyebabkan pola pikir dan kesatuan budaya aparatur pemerintah yang bercirikan menunggu perintah dan budaya kerja yang buruk. Mesin pemerintahan, dalam hal ini pejabat yang walaupun dikemas dalam KORPRI (Korps Pegawai Negeri) dengan motto “abdi negara”, sebenarnya menjadi “abdi penguasa negara dan bukan abdi rakyat”.

  Pelayanan publik yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum beralih menjadi pelayanan penguasa atau pegawai negeri. Namun itu adalah kenyataan yang telah dialami selama lebih dari 30 tahun. Pola dan pola pemikiran kultural atau konvensional yang sudah berlangsung lama telah membentuk sikap dan perilaku aparatur pemerintah yang lebih memilih melayani daripada dilayani. Baik otoritas struktural pusat maupun daerah menjadi tempat yang sangat menarik bagi mesin pemerintahan karena menjadikan mereka seperti raja-raja kecil. Harta milik pejabat konstruksi merupakan aset utama pejabat untuk penyalahgunaan kekuasaan.

    Sistem sentralisasi juga dibarengi dengan lemahnya kontrol legislatif, yang merupakan konsekuensi logis dari kemenangan mayoritas partai penguasa. Tiga kekuatan politik, yakni Partai Golongan Karya (didukung penuh oleh ABRI/POLRI dan pejabat), pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, menjadikan partai GOLKAR sebagai pemenang mayoritas. Dua kekuatan politik yakni Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan yang baru terbentuk melalui penggabungan beberapa partai politik tidak hanya masih labil, tetapi masih banyak konflik internal yang sulit diselesaikan. Pemerintah dalam hal ini GOLKAR menggunakan kesempatan ini untuk menghimpun kekuatan lebih. Keunggulan GOLKAR antara lain staf profesional yang handal.

    Dari sudut pandang administrasi publik, pada masa pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan sebagai administrasi negara dengan model otoriter. Dimana model kebijakan ini sebagai master of development kits. Manajemen pembangunan terapan merupakan manajemen otoriter yang sangat sentralistik dan meliputi seluruh negara. Kota bahkan pejabat di daerah hanya menjadi sasaran pembangunan dan tidak diberi peran penting. Dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi publik yang mencerminkan demokrasi telah bergeser ke paradigma lama, yaitu “kingdom-like”, dimana penguasa tidak terpengaruh oleh hukum bahkan kebal terhadapnya. Pemberantasan korupsi hanya omongan untuk menyembunyikan mega korupsi.

    Kondisi lain yang sangat memprihatinkan, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini, adalah rendahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan seluruh bangsa Indonesia yang sejak awal dicanangkan pemerintah Orde Baru hanyalah semboyan kosong. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang sejak awal terus membangun sumber daya manusia, kini kemajuan juga terlihat jauh dari Indonesia. Malaysia yang sebelumnya meminta bantuan diutus guru sekolah dasar. Fakultas sekolah menengah dan perguruan tinggi sekarang sebaliknya. Dari segi kecerdasan dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia sangat baik dan tidak lebih buruk dari bangsa lain. Namun sangat disayangkan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia masih kurang dan tidak serius. Misalnya pada aparatur pemerintah (PNS), PNS baru memiliki NIP pada tahun 1970-an, dan dari segi pendidikan mulai lebih baik pada tahun 1975 yang ditandai dengan dibukanya Sekolah Tenaga Administrasi dan Tata Usaha (SESPA), diambil oleh Sekolah Staf Administrasi Pakistan, Filipina dan Australia, diselenggarakan oleh Institut Administrasi Publik dan ditujukan untuk mempersiapkan kandidat untuk posisi pegawai negeri Tingkat II. Diklat SESPA juga menggunakan SESKO ABRI yang sebelumnya mereka selenggarakan untuk mempersiapkan calon panglima (pemimpin tertinggi) di lingkungan TNI.

           Perkembangan Administrasi Publik Indonesia Tahun 1998 - Sekarang

      (Disusun oleh Ahmad Irfan Nugraha (1228010013))

    Perkembangan ilmu administrasi yang dibimbing secara ilmiah oleh generasi muda di Forum Ikatan Administrasi Negara (IAPA) dan di wilayah empiris dan terapan di bawah arahan Lembaga Ilmu Administrasi Negara dan Lembaga Penelitian dapat dirasakan dengan sangat cepat. kemajuan Bahkan bisa dikatakan hingga awal tahun 2018 perkembangannya tidak kalah dengan perkembangan ekonomi dan ilmu sosial lainnya.

    Namun Perjalanan Administrasi Publik sampai saat ini harus berliku-liku. Sejarah perubahan dalam administrasi publik terus berulang. Upaya untuk mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan ketatanegaraan yang sangat tinggi menimbulkan banyak pertanyaan tentang pentingnya keberadaan ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Gugatan tersebut terutama ditujukan kepada pejabat tata usaha negara yang dinilai tidak memadai. Menurut Dwiyanto (2007), lembaga negara dianggap terlalu sempit untuk dijadikan tempat penyelenggaraan negara. Fakta terkini menunjukkan bahwa peran yang secara tradisional menjadi kewenangan dewasa ini, semakin mudah dijumpai lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan berbagai tugas dan tugas yang sebelumnya merupakan monopoli negara.

    Di sisi lain, organisasi birokrasi tidak hanya menghasilkan barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa swasta. Hal ini juga  membuat standar yang sama bahwa negara saat ini menghadapi banyak pesaing baru yang siap melaksanakan tidak hanya pelayanan publik, tetapi juga tugas negara, khususnya pelayanan publik, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial.

    Negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor lain, yaitu. bisnis dan masyarakat sipil. Secara spesifik, Thoha (2007) bahkan menyatakan telah terjadi pergeseran paradigma dari orientasi administrasi publik menjadi orientasi pasar. Selain itu, dikemukakan pula bahwa pasar di sini dapat diartikan secara politis sebagai orang atau masyarakat (publik). Fenomena semakin berkurangnya peran negara ini bertolak belakang dengan apa yang Grindle (1997:4) sebagai "terlalu banyak negara" di mana negara melakukan intervensi berlebihan pada pertengahan 1980-an, menyebabkan perbudakan utang luar negeri, krisis keuangan, dan pemerintahan yang terlalu terpusat dan otoriter.

  Berbagai fenomena tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan akademisi ketatanegaraan. Apakah masih relevan untuk menjadikan pemerintahan sebagai tempat kajian dalam administrasi negara?Penjelasan di atas menunjukkan bahwa istilah “negara” dalam administrasi publik terlalu sempit, mencerminkan dinamika administrasi publik yang semakin kompleks dan dinamis di awal abad ke-21. yang menjadi kurang relevan Utomo (2007) berpendapat bahwa seiring berkembangnya konsep penyelenggaraan negara, titik-titik tekanan semakin menjauh dari negara yang semula diposisikan sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan berbagai kebijakan semata-mata untuk kepentingan warganya. Oleh karena itu, administrasi tidak lagi diterjemahkan sebagai administrasi negara, tetapi sebagai administrasi. Pasalnya, kata "publik" di sini memiliki arti yang jauh lebih luas daripada kata "negara". Di sini, publik menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah, baik bisnis maupun masyarakat sipil, terlibat dalam tata kelola.

  Akibat perubahan pengertian public administration  sebagai administrasi publik, maka fokus ilmu administrasi berubah dari yang tadinya birokrasi negara menjadi fokus pada organisasi publik yaitu birokrasi negara dan juga lembaga swadaya masyarakat. terlibat dalam pelaksanaan tugas negara, dan dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan bidang pembangunan lainnya.

 Dengan perubahan arti “publik” yang disebutkan secara singkat di atas, ilmu administrasi publik menemukan tempatnya dengan lebih jelas. Pada prinsipnya, semua kegiatan yang berlangsung di birokrasi negara dan di lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan tugas negara menjadi fokus penelitian administrasi. Ketika tempat administrasi publik menjadi jelas, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus menjadi perhatian para peneliti manajemen. Kekhawatiran ini kemudian dijawab oleh studi kebijakan publik sebagai perhatian utama para peneliti administrasi publik. Hal ini merupakan konsekuensi yang sangat logis karena ketertiban umum merupakan hasil terpenting dari pemerintahan (Dwiyanto, 2007). Bagi pemerintah, politik merupakan alat terpenting yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah publik (public affair). Upaya tersebut dapat dicapai melalui penggunaan kebijakan redistributif, kebijakan regulasi protektif, kebijakan regulasi kompetitif dan kebijakan redistributif (Ripley, 1986:60).

SUMBER

1)   Pasolong, Harbani. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. (Hal: 25-29).

2)  Basuki, Johanes. (2018). ADMINISTRASI PUBLIK Telaah Teoretis dan Empiris. Jakarta: Rajawali Pers. (Hal: 32-76)

3) Syafiie, Inu Kencana. (2010). ILMU ADMINISTRASI PUBLIK. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. (Hal: 136-144)

4)    Suardita, I Ketut. (2016). “ILMU ADMINISTRASI”.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/a326bf17bfccb75b1c4934a95e0c5b87

5)  HIMPUNAN MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI FISIP UNHAS. “Sejarah perkembangan ilmu administrasi”.

http://www.humanisfisipunhas.or.id/2011/10/sejarah-perkembangan-ilmu-administrasi.html?m=1

6) Bambang Prijono, M.Pd. "Makalah Perkembangan Administrasi Negara di INdonesia

https://www.academia.edu/9891734/Makalah_Perkembangan_Administrasi_Negara_di_Indonesia