Nilai - Nilai Dalam Administrasi Publik

 kelompok 6

- Aufa Noor L 1228010037

- Dhea Rahayu 1228010054

- Fassya Anandita 1228010073

- Fauzi Andhika 1228010077



A.    Mendeskripsikan 7 Prinsip Penting Dalam Administrasi Public dan Contoh Nyata dari Setiap Prinsip Penting Administrasi

 

Oleh: Fassya Anandita dan Aufa Noor Luthfia

Menurut Gulick dan Urwick, prinsip amat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Lalu letak di mana prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting. Focus memegang peranan penting dibandingkan atas locus. Prinsip administrasi yang terkenal dan dikemukakan oleh Gu-lick dan Urwick yaitu POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.

1.      Planning (Perencanaan)

Planning atau perencanaan, yang akar katanya adalah “rencana”, pada hakekatnya adalah tindakan memilih dan menentukan semua kegiatan dan sumber daya yang akan dilakukan dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan berarti memikirkan dan menentukan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, bagaimana melakukannya dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan sarana tersebut dan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Salah satu, Implementasi perencanaan yang digunakan Administrasi Publik yaitu menentukan strategi alterntif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil suatu wilayah dengan harapan mudah dipahami oleh masyarakat pengguna layanan, melalui pengamatan kelemahan dan kelebihan faktor internal maupun eksternal masyarakat, disertai analisis dari sudut strengths, weaknesses, opportunies, dan threaths [4].

2.      Organizing (Pengorganisasian)

Kegiatan pemberian tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasam. Kegiatan organisasi menentukan siapa yang melakukan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. Oleh karena itu , organisasi dapat digambarkan sebagai keseluruhan proses memilih orang dan menetapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas orang-orang tersebut dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerja mereka sedemikian rupa, sehingga menjamin pecapaian tujuannya. Contoh, Dalam organisasi bentuk formal yang mana terciptanya asosiasi bersifat rasional dalam setiap penugasan individu berupa pembagian pekerjaan diserahkan dari pimpinan atas kepada bawahannya, begitupun sebaliknya, seperti sekretaris kepala dinas kependudukan menerima surat masuk atas program-program kegiatan yang akan disampaikan kepada kepala dinas, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kinerja yang teratur antarpelaksana [8].

3.      Staffing (Penyusunan Pegawai)

Fungsi yang hanya fokus pada sumber daya yang dimana akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan dengan jelas. Aktivitas yang dilakukan didalam staffing ini adalah menentukan, memilih, membina, membimbing dan mengangkat sumber daya manusia dengan cara pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Contoh, Mencari personil sesuai dengan posisi kemampuan yang tepat melalui penyeleksian rekrutmen perusahaan melalui metode perbandingan kompetensi individu dan sasaran jabatannya untuk melihat persentase peluang rekrutmen menempati posisi jabatannya [5].

4.      Directing (Pengarahan)

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, pengamatan dan instruksi dari para pejabat yang terlibat, baik struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan pimpinan personel yang diangkat dan dipercayakan untuk tugas-tugas bidangnya tidak ada bedanya. Pimpinan atas memberikan petunjuk atau petunjuk tentang cara melakukan pekerjaan. Apabila pengarahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan keinginan dan kemampuan karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk menggunakan potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Peran pengawasan melibatkan mengarahkan dan mengawasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh, Arahan yang memberikan kebebasan kepada pelaksana pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pemahaman yang luas dan beragam dalam mengatur kebijakan, serta menyelenggarakan kegiatan yang telah menjadi wewenangnya, tanpa mengacu pada kepentingan diri sendiri dan tetap memperhatikan aturan yang jelas [1].

5.      Coordinating (Pengoordinasian)

Salah satu tugas administrasi untuk melakukan berbagai kegiatan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekacauan, perselisihan, kekosongan dalam operasi dengan menggabungkan, menggabungkan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga ada kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari Organisasi. Koordinasi adalah keseimbangan dan pergerakan tim dengan menyediakan setiap orang tempat yang cocok untuk bekerja dan memastikan bahwa kegiatan berlangsung harmonis di antara anggotanya,suasana kerja sama yang harmonis, koordinasi dapat menghindari kemungkinan persaingan yang tidak sehat dan disfungsi di antara orang-orang yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekaligus koordinasi ini mengajak seluruh sumber daya manusia yang ada untuk bekerja sama dalam satu arah tertentu. Koordinasi diperlukan untuk mengatasi perebutan tugas, hak dan otoritas yang tumpang tindih, atau rasa saling menghargai. Contoh, Dalam organisasi kecematan, Camat memberi kejelasan mengenai program pembangunan kepada anggota bawahannya, sekaligus mendorong  anggota nya untuk berkontribusi menyusun isi program penting atas ide yang dimiliki, serta membentuk suasana adil dalam menyerahkan bagian kesempatan yang sama besar pada antaranggotanya [9].

6.      Reporting (Pelaporan)

Dengan adanya reporting atau pelaporan yang dimaksud sebagai fungsi dan yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada atasan, sehingga yang berhubungan atau bersangkutan bisa mengikuti perkembangan dan kemajuannya. Menyerahkan hasil perkembangan layanan publik selama kurang atau lebih satu periode lewat laporan penelitian kepada pimpinan tingkat atas. Sehingga, laporan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan atau perencanaan selanjutnya. Contoh, Menyerahkan hasil perkembangan layanan publik selama kurang atau lebih satu periode lewat laporan penelitian kepada pimpinan tingkat atas. Sehingga, laporan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan atau perencanaan selanjutnya.

7.      Budgeting (Pembuatan Anggaran)

Gullick mengemukakan bahwa budgeting atau pembuatan anggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencaan fiskal dan akuntansi. Contoh, anggaran yang dimiliki oleh organisasi berupa AD/ART yang telah diatur dengan pasal pasal yang sudah ditetapkan. anggaran dalam organisasi berupa pendapatan, belanja, dan aktivitas suatu program yang dilakukan oleh organisasi tersebut [6].

 

B.    B.  Nilai – Nilai dalam Administrasi Publik


Oleh: Dhea Rahayu

Administrasi Publik memiliki etika yang merupakan sebuah nilai – nilai yang terdapat dalam suatu lingkungan. Dalam lingkupnya, etika administrasi publik  diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik (Pasolong, 2007: 193). Widodo (2001: 251-258) mengemukakan nilai nilai yang harus dimiliki dalam lingkungan  administrasi publik sebagai berikut

1.      Nilai efisiensi

Berarti tidak boros, atau hemat. Administrasi publik dapat dikatakan efisien jika mereka mengelola apa yang digunakan secara baik. Para administrator akan menggunakan dana publik (public resources) secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Dana publik tidak boleh dipergunakan secara boros, tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat luas, atau disalahgunakan untuk mencari provit bagi diri sendiri (Darwin, 1995: 198).

2.      Nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor.

Memiliki arti bahwa administrator harus dapat membedakan mana barang yang milik pribadi dan mana barang yang milik kantor, para administrator harus bersikap profesional dalam membedakan kedua hal tersebut. Yang lebih penting, uang milik kantor tidak boleh digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.

3.      Nilai impersonal

Impersonal memiliki arti yaitu formal. Di dalam lingkungan administrasi publik dalam melaksanakan komunikasi hubungan antara pihak satu dengan yang ain hendaknya dilaksanakan secara formal, bukan personal.

4.      Nilai merytal system

Merytal system adalah suatu sistem yang dimana terdapat promosi pegawai yang tidak didasarkan dengan hubungan kekerabatan atau murni karena hasil kerjanya yang di dasarkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, skill yang dimiliki, kemampuan, dan pengalamannya.

5.      Nilai responsible

Responsibilitas menurut Friedrich dalam Darwin (1996: 190) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Para administrator harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggai terhadap tugasnya, memiliki standar profesialisme yang tinggi, serta memiliki kecakapan dalam menjalankan tugasnya.

6.      Nilai akuntabilitas

Akuntabel menurut Hatry dalam Joko Widodo (2001: 256-257) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Herman Finner (1941) dalam Muhadjir (1998: 256) mengatakan akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik).

7.      Nilai responsivitas.

Responsivitas merupakan daya tangkap dalam tanggungjawab menerima pelayanan. Administrator harus memeiliki sikap yang cepat tanggap dalam memahami maslah yang terjadi untuk melayani masyarakat.

 

C.    C. Mengindentifikasi Benturan Nilai dalam Administrasi Publik

 

Oleh: Fauzi Andhika

   Seorang administrator pasti sering menemui benturan nilai yang membuat kepala "pening" bahkan hingga memudarkan kharisma mereka karena masyarakat menjadi kurang percaya kepada mereka. Berikut ini adalah contoh benturan nilai dalam administrasi publik, yaitu:

  •  Benturan nilai efisiensi dengan keadilan.
  • Benturan nilai rasionalitas dengan nilai kepuasan.
  • Benturan nilai netralitas dengan nilai keberpihakan.
  •  dan contoh lain berkenaan dengan drajat intervensi.

Beberapa contoh benturan nilai diatas adalah potret bagaimana sulitnya seorang administrator itu bertindak. Karena sulitnya mengurus benturan nilai diatas dan adanya urgensi menggunakan seni dalam bekerja, maka seorang administrator harus diberikan "keleluasaan" (discreation) dalam bertindak. Disini administrator harus mlakukan "adjusment" sesuai dengan kode etik profesi dan tuntutan masyarakatnya


 

 

 

Sumber:

 

[1] Achmad Sodik Sudrajat. 2010. "KONSEP DAN MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN HAKIKAT OTONOMI DAERAH ". Jurnal Ilmu Administrasi, (hlm. 155-166).

 

[2] Usman Effendi, 2011. Asas Majemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

 

[3] Holilah 2013. “Etika Administrasi Publik”. Jurnal Review Politik (hlm. 239-245)

 

[4] Maryam, Zauhar, dan Saleh. 2016. "Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sampang)". Jurnal Sosial dan Humaniora, (hlm. 83-90).

 

[5] Agung Deni Wahyudi. 2016. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN STAFF  ADMINISTRASI MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING ". Jurnal Teknoinfo, (hlm. 1-4).

 

[6] Universitas Negeri Padang (2019, Mei) "PERNECANAAN ANGGARAN DALAM ORGANISASI" Diakses pada 29 November 2022. http://bpakhm.unp.ac.id/perencanaan-anggaran-dalam-organisasi/ Diakses pada 29 November 2022

 

[7] Sam’un Jaja Raharja. 2020. “Asas Asas Manajemen”. Fungsi Manajemen Menurut Luther Gulick (hlm. 3.19-3.21)

 

[8] Qomariah, Sucipto. 2021. "SISTEM INFOMASI SURAT PERINTAH TUGAS MENGGUNAKAN PENDEKATAN WEB ENGINEERING". Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, (hlm. 86-95).

 

 [9] Miftah Thoha. “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer”. Paradigma ke 2, Prinsip- Prinsip Administrasi Publik Tahun 1927-1937 (hlm.23)

 

[10] Adil. "PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI ADMINISTRASI DI KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR". (hlm. 1-6)

 

Anggota:

 

·         Aufa Noor L 1228010037 : Contoh-contoh Prinsip Administrasi Public

·         Dhea Rahayu 1228010054 : Nilai-Nilai dalam Administrasi Public

·         Fassya Anandita 1228010073 : Prinsip-Prinsip Administrasi Public

·         Fauzi Andhika 1228010077 : Benturan Nilai dalam Administrasi Publik

 


 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Paradigma Old Public Administration dan New Public Management Beserta Tokoh dan Kelemahan dari OPA dan NPM

PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA MODEL KLASIK / OLD PUBLIC ADMINISTRATION (OPA)   Pada kali ini kita akan membahas mengenai Old Public Administration dan New Public Management. Sekitar tahun 80-an berkembang konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep ilmu administrasi publik. Konsep-konsep itu antara lain ada yang menyebutnya "New Public Administration" (Bellone, 1980)," The New Science of Organizations" (Ramos, 1981), dan terakhir disekitar dasawarsa 90-an terbit konsep baru yang disebut New Public Management (Ferlie, 1996). Konsep-konsep itu pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep ilmu administrasi negara. Jauh sebelumnya sekitar tahun 60-an, telah banyak dilakukan upaya untuk memperbarui konsep ilmu administrasi negara. Dwight Waldo (1971) misalnya, pernah menggegerkan masyarakat sarjana Administrasi Negara dengan mengemukakan bahwa administrasi negara hidup di zaman penuh dengan kekacauan (turbulance). Gejolak ini se...
Read more

PENGARUH ILMU LAIN TERHADAP ADMINISTRASI PUBLIK

PENGARUH ILMU LAIN TERHADAP ADMINISTRASI PUBLIK ANGGOTA KELOMPOK 7: 1. AJENG AMALIA (1228010016) 2. DESTIYANA SALSABILA RIZQIA (1228010053) 3. FARADILA KAMILA RERY (1228010070) 4. FRIKA TIA MARESA (1228010081) FRIKA TIA MARESA (1228010081)      Ketika manusia beraktivitas dan berinteraksi yaitu antara manusia yang satu dengan yang lain hal ini dinamakan fenomena sosial (social phenomenon), sedangkan dalam hubungan kerjasama secara organisasional disebut fenomena kerjasama organisasional (organizational phenomenon).  Salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena sosial yang berhubungan dengan kerjasama dan dinamika manusia dalam mencapai u  tu juannya ialah Ilmu Administrasi.      Administrasi Publik adalah suatu ilmu sosial yang membahas dan mempelajari kehidupan bernegara yang meliputi lembaga serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yaitu seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika ...
Read more

Pengertian dan Ruang lingkup Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Administrasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu: ada yang memiliki arti intensif dan ministrare memiliki arti melayani, membantu dan memenuhi. Jadi, pengertian administrasi adalah intensif dalam melayani dan membantu. Dalam bahasa Belanda, administrasi dikenal dengan administratie yang memiliki arti sempit catat-mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya.  Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “administration”, dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Istilah tersebut sering dikaitikan dalam administrasi secara luas yang berarti setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai mtujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dalam arti sempit, administrasi berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dsb....
Read more

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

      KELOMPOK 10      1. Ahmad Irfan Nugraha (1228010013)      2. Ajeng Nurhaliza (1228010017)      3. Andini Puspita Sari (1228010030)      4. Cindy Aulia (1228010045)      5. Etika Aulia Indriyani (1228010064)          Sebelum membahas tentang Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai budaya atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang nantinya akan dikaitkannya dengan sistem administrasi publik. Berbicara tentang budaya, ini menjadi sangat menarik untuk dibahas, karena kebudayaan disini sangat erat kaitannya dengan fenomena yang ada di masyarakat. Dimana kebudayaan tersebut mengkaji bermacam-macam pola perilaku masyarakat baik itu perorangan atau indivdu maupun kelompok yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma k...
Read more

Reformasi Administrasi Publik di Indonesia

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA KELOMPOK 14 : Fahmi Haikal Firdaus Sofyan (1228010069) Fathurahman Ghani (1228010075) Mochammad Weka Rufqi Daffa Pangsi (1228010114) Muhammad Jodi Fadillah (1228010136)   A.     PENDAHULUAN Istilah reformasi dapat diartikan sebagai perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial-budaya,politik,dan agama) di suatu masyarakat dan negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1990) sedangkan menurut Yahezkel Dror (dalam Soesilo Zauhar,1996) reformasi administrasi sebagai suatu perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi atau reformasi administrasi sebagai The Artificial Inducement of Administrative Transformation Against Resistance. Pengertian lainnya menurut Irving Swerdlow sebagaimana dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1992) “reformasi administrasi negara adalah perubahan yang terencana terhadap pelaksanaan peran elit penguasa (militer,birokrasi,parpol dan lain-lain) dalam mencapai tujuan negara. Soesilo Zauhar men...
Read more

HUBUNGAN ILMU AP DENGAN ILMU LAINNYA

  KELOMPOK 4 ADMINISTRASI PUBLIK D. ·        Muhammad Al Fazri (1228010126) Hubungan Ilmu Administrasi publik dengan ilmu Sosiologi ·        Aldi Bagja Pratama (1228010021) Hubungan Ilmu Administrasi Publik dengan Ilmu Politik ·        Azril Firmansyah (1228010042) Hubungan Ilmu Administrasi Publik dengan Ilmu Ekonomi ·        Fahmi Firdaus Karisno (1228010066) Hubungan Ilmu Administrasi Publik dengan Psikologi   HUBUNGAN ILMU AP DENGAN ILMU SOSIOLOGI.      Menurut  Rouck dan Warren   Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.Menurut  William F. Ogburn dan Meyer  F. Nimkoff  merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi social. Menurut  J.A.A.  Van Doorn dan C.J  Lemmers  Sosiologi juga merupakan ...
Read more

Model - Model Administrasi Publik

Kelompok 5 Administrasi Publik 1D 1. Aftina anya husnika (1228010005) 2. Desti Mandanti (1228010052) 3. Frisca Maulida Fazrin (1228010082) 4. Saskiya Reni Tasya (1228010195)      Menurut Simon,dkk  “Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals.”  artinya Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama ya gengs. Administrasi publik dewasa ini semakin berkembang dari  jaman ke jaman, bahkan menurut George Frederickson merumuskan lima model paradigma administrasi publik, yang dijelaskan dari perspektif teoritis, menurut pengetahuan positif, atau secara empiris. Kelima model tersebut adalah (1) birokrasi klasik, (2) birokrasi neoklasik, (3) kelembagaan, (4) interpersonal atau hubungan antar manusia, dan (5) pilihan publik.    1) Model Birokrasi Klasik Menurut George Federick model birokrasi klasik memiliki dua komponen, yaitu struktur atau kerangka kerja organisa...
Read more

Dimensi - Dimensi Dalam Administrasi Publik

Kelompok 8 Administrasi Publik 1D Aulia Zahro Nuraster       (1228010038) Auliya Latifah                   (1228010039) Azfa Huwaiza Yuniardi  (1228010041) Ira Ariani Aisyah              (1228010098) Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Perkembangan studi Ilmu Administrasi telah mangalami kepesatan yang relatif tinggi dan maju bila dibandingkan dengan cabang ilmu sosial lainnya yang mendahuluinya. Perkembangan studi Administrasi ditandai dengan adanya berbagai spesialisasi bidang kajian dan bahkan beberapa kajian diantaranya telah berkembang menjadi satu domain studi atau disiplin ilmu. Dimensi - Dimensi Administrasi  bisa diartikan sebagai domain dalam studi yang menjadi objek telaahan dalam lingkup administrasi.  (Silalahi, Ulbert, 2017, Studi tentang Ilmu Administrasi, Percetakan Sinar Baru Algensindo Bandung). Disusun oleh : Azfa Huwaiza (1228010041) ...
Read more

PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK   DI INDONESIA KELOMPOK 12 ·          BERLIANA (12280110043) ·          DELIA FAHIRA HIDAYAT (1228010049) ·          DESI NURANI (1228010051) ·          IKNAWATI (1228010091)   A.     Paradigma administrasi negara    Paradigma administrasi negara ialah suatu cara pandangan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara yang diterapkan untuk memahami fenomena atau memecahkan masalah dalam administrasi Negara yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu. (Nicholas Henry, 1975).  Keseluruhan paradigma administrasi negara berangkat dari dan bermuara pada peranannya selaku “abdi seluruh masyarakat”. Oleh karenanya, dalam menyelenggarakan orientasi kerja, fungsinya, baik yang bersifat pengaturan maup...
Read more

Sejarah Perkembangan Administrasi Publik

Kelompok 2: 1. Ardika Ramadhani Nugraha (1228010034)  Sejarah ilmu administrasi publik 2. Ardika Ramadhani Nugraha (1228010034)  Hubungan sejarah dan berkembangnya pemikirian administrasi publik 3. Farhan Herlambang (1228010071) Pergeseran dan urutan paradigma administrasi publik 4. Muhammad Azka Robbani(1228010128)Tokoh tokoh dalam setiap periodisasi perkembangan paradigma administrasi publik 5. Akhdan Waliuddin 'A (1228010019) Lokus dan fokus administrasi publik A. Sejarah Perkembangan Adminsitrasi Publik Perkembangan ilmu administrasi muncul karena pemikiran-pemikiran oleh para ahli teori klasik, pemikiran-pemikiran itu menjadi fondasi untuk administrasi modern. Namun jauh sebelum munculnya pemikiran-pemikiran tersebut tercatat sudah adanya ilmu administrasi.  Max Weber, meyakini bahwa negara mesir lah yang paling tua yang memiliki administrasi birokrasi yaitu pada tahun 1300SM. Selain Mesir, di Tiongkok Tua pun sudah melakukan administrasi pemerintahan.  Pada awa...
Read more